Kedua, reformasi intelijen juga harus sejalan dengan reformasi politik yang terjadi. Konsekuensinya, reformasi bidang intelijen ini juga harus dibarengi dengan tata ulang demokrasi yang transparan dengan menjunjung hak asasi manusia. In addition, It is far from apparent from Article 82A of the Perppu irrespective of whether an organization should be https://bookmarkjourney.com/story19377924/5-easy-facts-about-reformasi-intelijen-indonesia-described